PENDAPAT MENKUM : SOAL DENSUS TIPIKOR,ITU BOLEH SAJA. TETAPI JANGAN ADA YANG LEMAH DAN KUAT DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI !!

PENDAPAT MENKUM : SOAL DENSUS TIPIKOR,ITU BOLEH SAJA. TETAPI JANGAN ADA YANG LEMAH DAN KUAT DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI !! - Densus Tipikor masih menjadi polemik sebab dinilai akan tumpang tindih dengan tugas KPK. Menkum HAM Yasonna Laoly pun mengatakan, status kelembagaan KPK harus disesuaikan dengan Undang-Undang (UU). Agen Bola Terpercaya

"Kan UU-nya begitu dulu. Sekarang dia (KPK) supervisi, dia penindakan, dia pencegahan, kan tiga. Nah sekarang duduklah bersama, kita lihat secara UU seperti apa," kata Yasonna usai Sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

Baca Juga : KETIKA DITANYA SOAL KONTROVERSI ISI PIDATO ANIES,JOKOWI HANYA TERSENYUM DAN TIDAK MAU BERKOMENTAR !!

Berdasarkan UU Nomor 30/2002, dijelaskan salah satu tugas KPK berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism). Hal ini sering dikaitkan dengan status KPK sebagai lembaga adhoc (sementara) apalagi saat ini Polri tengah membentuk Densus Tipikor. Ketika ditanyakan ke Yasonna apakah KPK merupakan lembaga adhoc, dia menyebut harus merujuk UU yang berlaku.

"UU-nya kan katakan begitu (adhoc) tapi kita kan belum selesai persoalan. Dia dibentuk untuk menguatkan karena polisi dan jaksa belum bagus nah begitu. Ini polisi tiba-tiba mikir kita bikin aja Densus Tipikor, kan gitu. Kalau begitu belum selesai ini barang mari kita duduk bersama," jelas Yasonna.

Yasonna mengajak kejaksaan, Polri dan KPK duduk bersama untuk membahas soal kewenangan masing-masing lembaga soal penindakan korupsi. Namun jangan sampai ada pihak yang lebih lemah atau lebih kuat dibandingkan yang lainnya.

"Oh iya. Kalau itu (semua menindak) pasti lah. Tapi saya lebih ini, jangan ada kesan saling ada yang lebih lemah, ada yang lebih kuat, semua menjadi satu gerakan yang sama. Kalau dalam istilah PDIP itu 'satu rampak barisan'," pesan Yasonna.

Politikus PDIP itu juga berharap ada integrasi antar tiap lembaga. Pasalnya penindakan korupsi tak pernah berkurang.

"Nanti kan kita duduk bersama, dalam bayangan kita, kan ada kritik kok dalam 15 tahun persoalan masih banyak, OTT masih banyak, korupsi nggak kurang-kurang. Walaupun menurut pak ketua (KPK) indeks kita sudah ada peningkatan," jelasnya.  Agen Casino Terbaik

"Tapi bagaimana supaya ini jadi lebih cepat. Tidak cukup law enforcement saja, pencegahan, pembenahan sistem birokrasi, program e-budgeting, e-planing dan juga pertanggungjawabannya. Semua harus ditata dengan baik. Pada saat yg sama, enaknya itu ya menurut saya terintegrasi dia," sambung Yasonna.

Sumber