Zona Berita: Politik

Info Seputar Berita Terkini


HOT NEWS !!!!

Post Top Ad

Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Jumat, 03 April 2020

Raja Thailand Isolasi Diri ke Sebuah Resor Mewah di Jerman Bersama 20 Selir

09.36 0

Raja Thailand Isolasi Diri ke Sebuah Resor Mewah di Jerman Bersama 20 Selir - Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn kerap berkunjung ke Jerman karena dia memiliki resor pribadi di Danau Stranberg. Kini dilaporkan raja berusia 67 tahun itu mengisolasi diri ke Jerman di tengah pandemi corona dengan membawa para selirnya.Agen Bola Sbobet



Dilansir dari Sputnik News, Kamis (2/4), Maha Vajiralongkorn mengisolasi diri di Grand Hotel Sonnenbichl, sebuah resor Bavarian ditemani 20 selir, sebagaimana dilaporkan koran Jerman, Bild.

Raja memesan semua kamar setelah pejabat Jerman mencabut peraturan karantina di hotel karena raja dan pengiringnya diklasifikasikan sebagai "rumah tangga".

Tindakan raja dinilai tak sesuai dengan kondisi warga Thailand. Di Twitter warga Thailand mengungkapkan kekecewaan mereka atas tindakan raja.Agen Casino 338a

Sebuah tagar berbahasa Thailand yang artinya "Mengapa kita membutuhkan seorang raja?" muncul di Twitter - kendati hukum Thailand melarang kritik terhadap monarki dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.

Perjalanan raja ke Jerman terjadi ketika negara itu mengalami salah satu krisis virus corona terburuk, dengan 67.051 orang terinfeksi dan 650 orang meninggal, menjadikan negara itu sebagai negara yang paling parah dilanda kelima di dunia.

Sementara di Thailand, ada 1.651 kasus Covid-19 dengan 10 kematian.Agen Judi Online Terpercaya


SUMBER
Read More

Minggu, 29 Maret 2020

4 Hak Rakyat Jika Pemerintah Terapkan Lockdown atau Karantina Wilayah

12.43 0

4 Hak Rakyat Jika Pemerintah Terapkan Lockdown atau Karantina Wilayah - Wacana lockdown atau karantina wilayah di Indonesia terus bergulir. Tuntutan untuk melakukan karantina wilayah santer terdengar karena korban jiwa yang berjatuhan akibat wabah corona semakin bertambah.Agen Bola Sbobet



Setidaknya per hari Sabtu (28/3/2020), 102 orang dilaporkan meninggal dunia akibat Covid-19. Sementara itu, total keseluruhan pasien positif corona hingga saat ini telah mencapai 1.155 kasus.

Menyadur Hukum Online, karantina wilayah berarti pembatasan penduduk yang dilakukan guna mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Apabila suatu wilayah menerapkan aturan lockdown, maka pintu perbatasan akan dijaga ketat oleh anggota kepolisian untuk memastikan tak ada yang masuk ataupun keluar.

Sejumlah pakar menilai bahwa hal ini bisa menyelamatkan Indonesia dari krisis corona. Namun, hal tersebut menuai pro kontra dari banyak pihak karena dianggap terlalu berisiko untuk masyarakat.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, apabila negara menerapkan status lockdown maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan penduduk.Agen Casino 338a

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah hak rakyat jika pemerintah menerapkan lockdown, seperti dikutip dari Hukum Online:

1. Rakyat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

2. Yang dimaksud dengan "kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya" antara lain kebutuhan pakaian dan perlengkapan mandi, cuci, dan buang air.

3. Pemerintah pusat bertanggungjawab atas kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait.

4. Rakyat berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Itulah empat hak rakyat jika pemerintah menerapkan lockdown!


SUMBER
Read More

Minggu, 22 Desember 2019

Ketua PBNU Kutip Ulama Mesir soal Ucapan 'Selamat Natal': Kembali ke Niat

10.33 0

Ketua PBNU Kutip Ulama Mesir soal Ucapan 'Selamat Natal': Kembali ke Niat - Ketua Harian PBNU Robikin Emhas menanggapi polemik boleh atau tidaknya seorang Muslim mengucapkan Selamat Natal. Menurut Robikin, hal itu kembali pada niat mengucapkannya.  Agen Bola Sbobet


Robikin awalnya bicara soal prinsip toleransi. Ia mengatakan hal-hal yang menyangkut akidah tidak boleh dipertukarkan dalam bertoleransi.

"Prinsip umum yang tidak boleh dilangkahi dalam menerapkan prinsip toleransi saya kira jelas. Lakum diinukum wa liya diin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kalau sudah menyangkut akidah tidak boleh kita pertukarkan," kata R

Menurut Robikin, dimensi toleransi adalah persaudaraan kemanusiaan. Ia mengatakan umat muslim cukup menghargai apa yang umat agama lain lakukan dan tidak perlu membuat keributan.

"Jadi, toleransi itu dimensinya ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Bukan ranah teologis. Kita cukup dengan menghargai apa yang umat agama lain lakukan dengan membiarkannya dan tidak berbuat keributan. Biarkanlah mereka lakukan apa yang mereka yakini, sedang kita fokus pada apa yang kita yakini. Itu intinya," ujarnya.  Agen Casino 338a

Terkait ucapan Natal, Robikin mengatakan ulama-ulama memiliki beberapa pendapat, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Robikin pun menyatakan dirinya setuju dengan pendapat ulama Mesir, Yusuf al-Qaradawi, yang menyebut boleh atau tidaknya mengucapkan Natal dikembalikan ke niatnya.

"Pendapat beliau (Yusuf al-Qaradawi), boleh atau tidaknya ucapan Selamat Natal dari Muslim kepada Nasrani itu dikembalikan kepada niatnya. Kalau berniat hanya untuk menghormati atau berempati kepada teman yang Nasrani, maka tidak masalah. Indonesia kita ini kan negara majemuk. Apalagi ucapan Natal itu dimaksudkan sebagai ungkapan kegembiraan atas kelahiran Nabi Isa AS sebagai Rasul," tutur Robikin.

Lebih lanjut, menurut Robikin, momentum Natal bisa menjadi ajang mempererat tali persaudaraan kebangsaan. Namun, hal itu disebutnya tidak terbatas hanya pada ucapan Selamat Natal.

"Saya lebih setuju dan mengimbau kepada kita semua, jauh lebih bernilai sebenarnya apabila ada kemauan bersama di antara para pemeluk agama yang berbeda untuk membuka ruang dialog antar-umat. Ruang-ruang dialogis seperti ini saya kira penting untuk terus menguatkan tali persatuan kita. Meskipun berbeda keyakinan, bukankah kita tetap bersaudara dalam kemanusiaan?" ucapnya. (azr/imk)  Agen Judi Online Terpercaya

sumber
Read More

Selasa, 17 Desember 2019

Kata Sultan tentang Meja HB VIII yang Rusak Gegara Turis Selfie

23.11 0

Kata Sultan tentang Meja HB VIII yang Rusak Gegara Turis Selfie -  Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X angkat bicara mengenai rusaknya meja peninggalan Sultan HB VIII akibat turis yang sedang selfie di Museum Keraton. Apa kata Sultan?  Agen Bola Sbobet


"(Kerusakannya) kecil, nggak apa-apa," kata Sultan kepada wartawan di Kepatihan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (17/12/2019).

Menurut Gubernur DIY itu, penyangga meja marmer yang rusak sedang dalam proses perbaikan. Sultan kembali menegaskan kerusakan meja tersebut kecil.

"Kita perbaiki saja (meja yang rusak)," paparnya.

Kini, lanjut Sultan, perbaikan meja marmer itu sedang berlangsung. "Baru berproses perbaikan itu," pungkas dia.  Agen Casino 338a

Diberitakan sebelumnya, meja marmer peninggalan Sultan HB VIII yang tersimpan di Museum Kursi HB VIII di Kompleks Keraton rusak akibat tersenggol turis yang sedang selfie di kursi HB VIII, Senin (16/12) kemarin.

Sebelumnya, pihak Keraton Yogyakarta telah menyampaikan bahwa turis tersebut sudah dimaafkan.

"Iya (pelaku dimaafkan)," ujar Penghageng KH Nitya Budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara, kepada detikcom, Senin (16/12). Agen Judi Online Terpercaya

sumber
Read More

Jumat, 06 Desember 2019

Fadli Zon: Saya Sekarang Juru Bicara Rakyat

22.34 0
Fadli Zon: Saya Sekarang Juru Bicara Rakyat

Fadli Zon: Saya Sekarang Juru Bicara Rakyat - Partai Gerindra telah menunjuk lima juru bicara khusus yang ditugaskan sebagai penutur sikap resmi partai. Tidak ada nama Waketum Gerindra, Fadli Zon.

Fadli mengaku sudah lama menjadi juru bicara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dia tidak masalah tak ditunjuk lagi sebagai juru bicara. Sekarang, dia mendeklarasikan sebagai juru bicara rakyat

"Bertahun-tahun jadi juru bicara pak Prabowo, lalu juru bicara partai. Sekarang saya juru bicara rakyat," katanya kepada wartawan, Jumat (6/12).

Fadli menyambut baik susunan juru bicara Gerindra yang baru ditunjuk Prabowo. Menurut dia, juru bicara ini jumlahnya bertambah agar informasi yang disampaikan juga berlimpah.

Kendati tak jadi jubir resmi, Fadli mengaku tetap bisa bicara sebagai politikus Gerindra.



"Iyalah. Jubir kan sikap resmi terkait sebuah keputusan. Penyikapan. Artinya memang hasil keputusan resmi," kata dia.

Alasan Fadli Zon Tak Jadi Jubir
Sementara itu, anggota dewan pembina partai Gerindra Habiburokhman mengaku tidak tahu alasan Prabowo tak tunjuk Fadli. Juru bicara khusus itu mengatakan, Fadli bisa saja ditambahkan kemudian,

"Jadi enggak apa-apa, mungkin kemarin, kalau besok Pak Fadli Zon ditunjuk juga enggak ada masalah," kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menunjuk juru bicara khusus (jubirsus) untuk partainya. Para jubirsus nantinya bakal menyampaikan informasi dan sikap resmi Partai Gerindra.

"Untuk memudahkan rekan-rekan media mendapatkan informasi sikap resmi Partai Gerindra maka Pak Prabowo telah menunjuk jubir," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/12).

Nama yang ditunjuk menjadi jubirsus partai adalah Sufmi Dasco, Sekjen Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Sugiono, Ketua DPP Habiburokhman dan Ahmad Riza Patria

Sumber
Read More

Jokowi Tak Setuju Amandemen UUD 1945, Pimpinan MPR Salahkan Mensesneg

22.29 0
Jokowi Tak Setuju Amandemen UUD 1945, Pimpinan MPR Salahkan Mensesneg

Jokowi Tak Setuju Amandemen UUD 1945, Pimpinan MPR Salahkan Mensesneg - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyesalkan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno tidak membuka komunikasi politik yang baik dengan MPR. Sehingga, Presiden Joko Widodo salah paham dengan wacana amandemen UUD 1945.

Basarah menegaskan, amandemen UUD 45 yang tengah dibahas MPR sebatas demi menghadirkan kembali haluan negara sesuai rekomendasi MPR periode sebelumnya.

Basarah menyalahkan kurangnya komunikasi Pratikno dengan fraksi MPR. Sehingga terjadi salah paham dinamika wacana yang berkembang di publik. Salah satunya terkait wacana penambahan satu periode presiden.



"Kalau koordinasi ini berjalan baik, seharusnya tak perlu ada kesalahpahaman kesimpangsiuran begitu yang tak kondusif ini," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12).

Basarah meminta MPR diberikan waktu untuk bekerja lebih dahulu membahas wacana amandemen. Sehingga Presiden tidak langsung menilai tidak perlu adanya amandemen. Wakil Ketua MPR itu menilai fungsi koordinasi istana tidak efektif ditunjukkan Pratikno.

"Dalam konteks ini, fungsi-fungsi koordinasi politik dan koordinasi di presiden di lingkungan istana negara, Mensesneg harus lebih efektif, berkoordinasi dengan publik, berkoordinasi dengan kami di MPR," tegasnya.

Dia mengaku tidak pernah ada MPR dan fraksi PDIP diundang membahas amandemen dengan Presiden Joko Widodo. Basarah bilang hal tersebut harusnya dilakukan untuk memberikan masukan kepada Jokowi.

"Ini terkait dengan masukan yang diberikan kepada presiden agar presiden mendapatkan gambaran yang lebih utuh, lebih komprehensif, lebih substansi," kata dia.

"Jangan akhirnya presiden menanggapi dinamika di luar pembicaraan di MPR. Misal soal tiga periode," sambung Basarah.

1 dari 1 halaman
Sebelumnya, usulan jabatan presiden tiga periode atau maksimal 15 tahun masa jabatan ditentang keras oleh Jokowi. Bahkan, Jokowi secara terang-terangan menyebut pengusul masa jabatan tiga periode seakan ingin menampar muka dirinya.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya, satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan," tegas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin 2 Desember 2019.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sejak awal telah meminta amendemen UUD 1945 fokus pada masalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Benar saja yang dikhawatirkan Jokowi, kini rencana amandemen melebar ke masalah penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Selain itu, muncul juga wacana masa jabatan presiden delapan tahun dengan satu periode jabatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin pembahasan amandemen UUD 1945 tak dilanjutkan lagi, jika pada akhirnya muncul wacana penambahan masa jabatan presiden.

Belakangan, Partai NasDem disebut sebagai pengusul penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Arsul Sani.

"Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem. Tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 22 November 2019.

Sumber
Read More

Jumat, 15 November 2019

Muhadjir Larang Nikah Sebelum Lulus Sertifikasi Siap Kawin

00.29 0

Muhadjir Larang Nikah Sebelum Lulus Sertifikasi Siap Kawin - CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pasangan yang belum lulus mengikuti bimbingan pranikah atau sertifikasi siap kawin tak boleh menikah. Program bimbingan pranikah diharapkan mulai berlaku 2020.  Agen Bola Sbobet


"Ya sebelum lulus mengikuti pembekalan enggak boleh nikah," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

Muhadjir mengatakan program sertifikasi siap kawin ini adalah revitalisasi dari program sosialisasi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang ingin menikah. Ia ingin memantapkan program itu dengan melibatkan kementerian terkait.

Menurutnya, kementerian yang dilibatkan dalam menyiapkan program ini antara lain Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a mencontohkan peran dari Kementerian Kesehatan yang bisa menjelaskan soal kesehatan reproduksi hingga kesehatan janin.

"Anak-ana usia dini dan seterusnya itu bisa diantisipasi oleh Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Sementara Menteri Agama Fachrul Razi menyebut bimbingan pranikah bisa dilakukan saat pasangan tengah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan. Menurutnya, sebelum pasangan melakukan pernikahan mereka harus mendapatkan bimbingan.  Agen Casino 338a

"Sebelum itu, pada saat mengurus surat-suratnya itu," ujar Fachrul.

Fachrul mengatakan bimbingan pranikah tak hanya membekali pasangan tentang pemahaman agama. Menurutnya, para pasangan juga mendapatkan bekal tentang kesehatan reproduksi serta pengetahuan saat kondisi sedang mengandung.

"Jadi betul-betul dia melahirkan bayi-bayi yang sehat. Bayi sehat kan bukan hanya saat lahir saja, (tetapi) mulai dari kandungan. Itu antara lain yang disampaikan," katanya.

Mantan wakil panglima TNI itu menyebut semua pasangan wajib mengikuti bimbingan pranikah ini. (fra)  Agen Judi Online Terpercaya

sumber
Read More

Sabtu, 26 Oktober 2019

Ketum Projo Mulai Sayang Prabowo, PDIP Singgung Strategi Kancil

10.15 0

Ketum Projo Mulai Sayang Prabowo, PDIP Singgung Strategi Kancil - Ketum Projo Budie Arie Setiadi yang baru dilantik sebagai Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyatakan mulai sayang dengan Menhan Prabowo Subianto yang akan berada dalam satu kabinet bersama meski sebelumnya sempat menyatakan kecewa. PDIP menyinggung soal ngambek temporer untuk mencari perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Agen Bola Sbobet


"Walah lucu aja. Projo 'ngalem'/ngambek temporer sebagai strategi minta perhatian Presiden. Berhasil. Kancil," kata politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Sabtu (26/10/2019).

Eva berharap strategi Projo itu tidak ditiru oleh relawan-relawan lain. Ia juga menaruh harapan agar Budi Arie mampu mengemban tugas sebagai wamen dengan baik.

"Semoga strategi itu tidak menulari relawan-relawan atau parpol yang lain. Semoga pula Ketum Projo bisa membuktikan diri menjadi wamen yang berprestasi," ujar Eva. Agen Casino 338a

Sementara itu, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menyinggung soal politik yang beradab saat menanggapi pernyataan Budi Arie. Menurutnya, poliitk tak seharusnya memendam rasa benci dan permusuhan.

"Politik keadaban, politik kebangsaan, politik inklusivitas, memang mendorong kita untuk tidak menanam rasa kebencian dan permusuhan," ucap Hendrawan. Agen Judi Online Terpercaya

sumber
Read More

Sabtu, 12 Oktober 2019

Bamsoet: 87 Juta Jiwa Masyarakat RI Ikut Sosialisasi Empat Pilar

23.33 0

Bamsoet: 87 Juta Jiwa Masyarakat RI Ikut Sosialisasi Empat Pilar - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua pihak untuk bersama-sama lebih mengenali dan memahami landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan serta semangat kesatuan dalam perbedaan Bangsa Indonesia. Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral, serta alat pemersatu bangsa.  AGEN POKER TERPERCAYA


Sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi. Bhinneka Tunggal Ika juga dikatakannya sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa merupakan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dikenali, dipahami dan diimplementasikan.

"Sudah lama, tepatnya dimulai sejak 2004, MPR RI berikhtiar melakukan sosialisasi Empat Pilar dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat. Materi yang sudah disusun sebagai guidance bagi anggota MPR RI kemudian diturunkan dalam metode yang diserahkan kepada Badan Sosialisasi yang bertugas melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang," ujar Bamsoet dalam dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2019).

Ia mengatakan hal tersebut dalam acara Serah Terima Kepengurusan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), di Jakarta, Jumat (11/10/19) kemarin.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam melakukan salah satu tugas sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 MPR RI melalui alat kelengkapan yakni Badan Pengkajian pada tahun 2018 melakukan survei tentang efektifitas pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI.

"Hasil survei menunjukkan sebanyak 32,8 persen masyarakat secara nasional telah mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan oleh MPR. Jika angka tersebut dikonversi sesuai dengan proyeksi BPS dan Bappenas yang menyebut jumlah penduduk Indonesia di tahun 2018 sebanyak 265 juta, maka jumlahnya menyentuh sekitar 87 juta jiwa," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, hasil survei terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada publik juga menunjukkan sikap yang positif. Sebanyak 99,1 persen publik mengaku bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pun dengan Bhinneka Tunggal Ika, sebanyak 99,8 persen berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati warga lain, walaupun berbeda agama dan keyakinan.

"Salah satu pertanyaan survei yang ditanyakan ke responden yakni tentang paparan Sosialisasi Empat Pilar berhasil memberikan efek atau kah tidak. Temuannya, sebanyak 65,1 persen responden mengaku mengalami perubahan pandangan dan sikap setelah mengikuti sosialisasi. Sisanya 34,9 persen mengaku tidak ada perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilaksanakan berjalan cukup efektif. Selain juga memberikan catatan bagi MPR untuk terus meningkatkan efektifitas Sosialisasi Empat Pilar dalam bidang materi dan media yang digunakan," tandas Bamsoet.

Bendahara Umum Partai Golkar 2014-2016 ini memandang, MPR RI tak bisa berjalan sendiri. Karenanya perlu dukungan pemuda untuk aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemasyarakatan dalam perspektif kebangsaan.

"Selain tentang kemajemukan, sebagai sebuah bangsa kita juga berada di tengah bayang-bayang tantangan kebangsaan yang berat. Antara lain, masalah kemiskinan, belum optimalnya sektor pendidikan dalam membangun bangsa, kegaduhan para elit politik, terjadinya kerusakan sumberdaya alam, kondisi masyarakat di daerah-daerah perbatasan, konflik horisontal, terorisme, dan masalah ancaman kedaulatan negara di tengah cengkeraman hegemoni ekonomi-politik dunia," urai Bamsoet.

Sebagai salah satu kekuatan sosial masyarakat, Ketua DPR RI 2018-2019 ini mendorong pengurus dan anggota GAMKI terus aktif dalam kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Tujuannya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut memang bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana.

"Sebagai langkah konkrit, bisa diawali dengan menggali dan mengamalkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara dalam setiap aspek kehidupan secara menyeluruh dan konsisten, diharapkan mampu menumbuhkan komitmen yang kuat bagi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas Bamsoet. AGEN POKER TERBESAR INDONESIA

sumber
Read More

Kamis, 10 Oktober 2019

Tunjuk-tunjuk & Sebut Emil Salim Sesat, Ini Penjelasan Arteria Dahlan

11.20 0

Tunjuk-tunjuk & Sebut Emil Salim Sesat, Ini Penjelasan Arteria Dahlan - Dalam acara Mata Najwa kemarin malam yang membahas Perppu KPK, anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan terlibat debat panas dengan ekonom Emil Salim. Saking tingginya tensi perdebatan tersebut, Arteria Dahlan sampai menunjuk-nunjuk dan menyebut Emil Salim Sesat. Apa penjelasan Arteria? AGEN POKER TERPERCAYA


"Coba aja lihat secara utuh, lihat secara utuh videonya seperti apa," kata Arteria mengawali penjelasannya, Kamis (10/10/2019).

Arteria mengatakan Emil Salim berbicara terlalu jauh padahal bukan ahli hukum. Dia mengatakan Emil Salim juga terkesan menghina institusi DPR.

"Saya ingin katakan prof itu kan ekonom, bukan ahli hukum, kemudian profnya nyebutnya macem-macem, bahkan sampai menghujat institusi DPR yang saya katakan nggak pantas. Kemudian bilang 'ini DPR di DPR pakai uang banyak', 'kalian keluar uang berapa', 'uangnya dari mana'," sebut Arteria.

Andai Emil Salim berbicara sebagaimana layaknya profesor, Arteria mengatakan perdebatan pasti bakal bersifat ilmiah. Namun, dia menyebut pernyataan Emil Salim sudah melenceng.

"Saya tuh coba bersabar, dari awal kan saya sabar, tapi tatkala pembicaraannya sudah di luar konteks dan ini dilihat publik itu kurang pas.... Coba deh tonton dari awal, kemudian lihat apa yang disampaikan sama materi muatannya, kapasitas profesor itu ekonom bicara hukum," kata Arteria Dahlan AGEN POKER TERBESAR INDONESIA

sumber
Read More

Senin, 07 Oktober 2019

Bung Hatta Anti Corruption Award Tak Akan Tarik Penghargaan dari Jokowi

11.52 0

Bung Hatta Anti Corruption Award Tak Akan Tarik Penghargaan dari Jokowi - Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ingin Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) menarik penghargaan antikorupsi yang telah diberikan ke Joko Widodo tahun 2010 silam. Namun pihak BHACA tak akan menarik penghargaan itu dari Jokowi. AGEN POKER TERPERCAYA


"Kami lebih fokus kepada hal yang menunjang pemberantasan korupsi, ketimbang menanggapi hal-hal yang sifatnya politis," kata Ketua Dewan Pengurus Harian Bung Hatta Anti Corruption Award, Shanti Poesposoetjipto, kepada wartawan, Senin (7/10/2019).

Shanti menjelaskan, BHACA punya misi untuk mengurangi terjadinya korupsi di Indonesia. Pekerjaan penting untuk saat ini adalah mengurangi kesenjangan pemahaman tentang korupsi. Kesenjangan pemahaman itu ternyata masih ditemui BHACA di level pemerintahan maupun masyarakat umum.

"Kami lebih peduli ke sana dulu, karena banyak masyarakat luas di lingkungan pemerintahan, di sektor swasta, masih ada kesenjangan pemahaman tentang korupsi," kata Shanti.

Soal konsistensi Jokowi dalam semangat antikorupsi, Shanti menanggapi dengan penegasan bahwa Jokowi kini adalah Presiden RI. Dia dipilih oleh rakyat lewat Pemilu.

"Yang milih kita-kita juga. Kalau mau menegakkan demokrasi, mari kita hormati Presiden, menjaga stabilitas negara, jangan kita terbawa pandangan yang terlampau sempit," ujar Shanti. AGEN POKER TERBESAR INDONESIA
Read More

Minggu, 06 Oktober 2019

PD Nilai Gelar Muslim Berpengaruh di Dunia Bisa Jadi Cambuk Bagi Jokowi

10.57 0

PD Nilai Gelar Muslim Berpengaruh di Dunia Bisa Jadi Cambuk Bagi Jokowi - Partai Demokrat (PD) menilai masuknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke 'top 50' dalam daftar 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia menjadi kehormatan bagi Indonesia. Namun, gelar itu harus bisa menjadi cambuk bagi Jokowi untuk menuntaskan persoalan bangsa. AGEN POKER TERPERCAYA


"Penghargaan ini tentunya harus bisa menjadi cambuk sekaligus menjadi tantangan bagi Jokowi untuk bisa berbuat dan memberi solusi yang terbaik terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi negeri ini saat ini," ujar Wasekjen Demokrat Didi Irawadi, Sabtu (5/10/2019) malam.

Sejumlah persoalan yang dinilainya sedang dihadapi Indonesia antara lain masalah Papua, rencana pindah ibu kota, BPJS hingga gelombang protes terkait revisi UU KPK. Didi menilai masalah-masalah tersebut adalah ujian yang sesungguhnya dihadapi Jokowi.

"Inilah ujian yang real dan sesungguhnya, kepemimpinan beliau sedang diuji di sini. Jika persoalan-persoalan di atas bisa diatasi dan dilalui maka akan memberi nilai paripurna penghargaan yang telah diterima sebelumnya," ucap Didi.

The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) kembali menempatkan nama Jokowi dalam urutan ke-13 dari 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Hal itu dimuat dalam buku The Muslim 500: The World's 500 Most Influental Muslims 2020, yang bisa didapat dari situs resmi The Muslim 500, seperti diakses detikcom, Sabtu (5/10).

RISCC atau Pusat Studi Strategi Islam Kerajaan merupakan lembaga riset independen yang terafiliasi dengan Institut Aal Al Bayt Kerajaan untuk Pemikiran Islam yang berkedudukan di Amman, Yordania. Dalam daftar 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh Tahun 2019, Jokowi berada di urutan ke-16, yang artinya Jokowi naik tiga peringkat pada 2020. AGEN POKER TERBESAR INDONESIA

sumber
Read More

Sabtu, 05 Oktober 2019

Partai Koalisi Jokowi Kuasai Parlemen, PAN Tepis Isu Bagi-bagi Jabatan

11.21 0

Partai Koalisi Jokowi Kuasai Parlemen, PAN Tepis Isu Bagi-bagi Jabatan - Pimpinan DPR dan MPR dikuasai oleh partai-partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. PAN menegaskan tak ada istilah bagi-bagi kursi. AGEN POKER TERPERCAYA


"Sejak awal, penambahan jumlah pimpinan MPR dimaksudkan untuk membangun kebersamaan dan mengokohkan persatuan di rumah kebangsaan tersebut. Tidak ada bagi-bagi kekuasaan di dalam pimpinan MPR tersebut," kata anggota DPR F-PAN, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Sabtu (5/10/2019).

Saleh menilai wajar jika pimpinan DPR diisi oleh partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebab, mereka yang menduduki pimpinan DPR adalah partai pemenang dalam pemilu dan sesuai dengan perolehan kursi masing-masing parpol.

"Kursi pimpinan DPR itu tidak bisa dibagi-bagi. Semua kursi harus dibagi berdasarkan ketentuan UU. Makanya, penetapan pimpinan DPR berjalan dengan mulus tanpa interupsi sama sekali," katanya.

Saleh yakin semua pimpinan bersama anggota DPR sungguh-sungguh bekerja dengan baik. Ia juga menegaskan PAN akan tetap kritis setiap program dan kebijakan pemerintah.

"Saya yakin bahwa semua anggota DPR akan sungguh-sungguh mewakili kontituennya. Karena itu, semua program pemerintah yang dinilai baik, akan didukung. Sebaliknya, program pemerintah yang tidak baik akan dikritisi agar ada perbaikan. Itu dilakukan tanpa memandang koalisi atau oposisi," tegasnya. AGEN POKER TERBESAR INDONESIA

sumber
Read More

Jumat, 04 Oktober 2019

Soal Tak Ada Ruang untuk Visi Menteri, Istana: Loyalitas 100% ke Presiden

10.46 0

Soal Tak Ada Ruang untuk Visi Menteri, Istana: Loyalitas 100% ke Presiden -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) di penghujung periode pertamanya mengingatkan bahwa tidak ada ruang untuk visi-misi jajarannya. Pihak Istana menjelaskan hal itu sebagai penegasan dari Jokowi bahwa loyalitas menteri harus 100 persen kepada Presiden. AGEN POKER TERPERCAYA


Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Eko Sulistyo awalnya menjelaskan bahwa dalam sistem presidensialisme, Presiden bertindak sebagai chief of executive. Karena itulah, para menteri tidak boleh memiliki visi masing-masing.

"Suatu bentuk penegasan bahwa Presiden itu dalam sistem presidensialisme adalah sebagai chief of executive, sebagai kepala pemerintahan. Sehingga para menteri itu adalah pembantu yang diangkat oleh Presiden, sehingga menteri itu tidak boleh memiliki visi masing-masing. Dia harus menjalankan visi dari Presiden," ujar Eko saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).

Eko mengatakan loyalitas menteri harus 100 persen kepada Presiden sebagai chief of executive. Menurut Eko, loyalitas menteri tidak boleh terbagi kepada partai politik yang mengutusnya.

"Sebagai chief of executive, itu berarti para menteri ini 100 persen harus menjadi orangnya Presiden. Loyalitasnya 100 persen harus kepada Presiden. Iya (bukan kepada partainya), kalau sudah diangkat menjadi menteri dia sebagai orang pembantu Presiden, sehingga menyangkut loyalitasnya kepada Presiden," jelas Eko

Menurut Eko, Presiden Jokowi hanya mengingatkan kembali jajarannya, karena hal yang sama pernah diucapkan Jokowi di awal periode pertama ia menjabat. Eko menyebut pernyataan itu sekaligus sebagai bimbingan Jokowi kepada para menterinya di periode kedua nanti.

"Ini bisa aja kemudian dalam akhir masa periode pertama ini, bahwa penegasan ini sekaligus juga menjadi semacam guidance buat para menteri-menterinya yang akan membantu Presiden, siapapun menterinya yang akan membantu Presiden nanti yang akan dipilih oleh Presiden nanti pada periode kedua. Bahwa tidak (ada) visi-misi menteri, tapi yang ada visi-misi Presiden," ucapnya.

Sebelumnya, di penghujung periode pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan bahwa tidak ada ruang untuk visi-misi jajarannya. Jokowi menegaskan jajaran kabinet hanya mengimplementasikan visi-misi presiden dan wakil presiden.

"Saya ingat bahwa di awal pembentukan kabinet kerja saya menyampaikan bahwa tidak ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi-misi presiden, wakil presiden agar semuanya kita betul-betul berada dalam satu visi, satu tujuan, dan satu jalur," ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna yang terakhir di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (3/10). AGEN POKER TERBESAR INDONESIA

sumber
Read More

Kamis, 03 Oktober 2019

PDIP: Hubungan Megawati-Surya Paloh Baik, Ada Beda Pandangan Hal Wajar

10.28 0

PDIP: Hubungan Megawati-Surya Paloh Baik, Ada Beda Pandangan Hal Wajar - Gestur melengos Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berjalan di hadapan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menghidupkan kembali isu 'perang dingin' antara keduanya. Gerak-gerik NasDem selama Pemilu 2019 pun kembali jadi sorotan. AGEN POKER TERPERCAYA


Selama masa Pemilu 2019, Partai NasDem tercatat melakukan manuver 'melangkahi' PDIP seperti mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader mereka hingga menyatakan ingin memboyong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke DKI Jakarta. Untuk diketahui, dua nama tersebut sejatinya adalah kader PDIP. PDIP menyatakan hubungan Megawati-Surya Paloh baik-baik saja.

"Sepengetahuan saya, hubungan mereka biasa dan baik adanya. Benang merah yang mengikat para tokoh bangsa ini, dalam bacaan kami, adalah jiwa nasionalisme yang tinggi dan kesetiaan kepada ideologi bangsa Pancasila," kata anggota DPR F-PDI Hendrawan Supratikno, Rabu (2/10/2019) malam.

Hendrawan lalu berbicara soal perbedaan pandangan dalam iklim demokrasi. Menurutnya, itu hal yang wajar.

"Ada perbedaan pandangan itu hal yang wajar. Persaingan antarparpol dalam demokrasi juga wajar. Kalau bertemu juga banyak bergurau," sebut dia.

Hendrawan punya dugaan terkait isu 'perang dingin' Megawati dan Surya Paloh. Meski demikian, dia menyerahkan kepada publik untuk melakukan penilaian sendiri.

"Diembuskan dengan tujuan-tujuan tertentu. Biar publik yang menilai dan mencernanya sesuai logika masing-masing," tutur Hendrawan. AGEN POKER TERBESAR INDONESIA
sumber
Read More

Megawati Melengos dari Paloh, Sekjen PDIP Bicara Fenomena Drama Politik

10.22 0

Megawati Melengos dari Paloh, Sekjen PDIP Bicara Fenomena Drama Politik - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis anggapan hubungan sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri, dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh merenggang. Dia menegaskan komunikasi di antara keduanya terjalin baik. AGEN POKER TERPERCAYA


"Bu Mega dan Bang Surya diskusi intens beberapa hari yang lalu saat di Istana Bogor. Jadi hubungannya baik-baik saja. Hanya kenyataan saat ini apalagi dengan perkembangan media sosial dan media online ada kecenderungan menguatnya politik drama di Indonesia," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10/2019).

Ia mengatakan isu yang berkembang penuh dengan bumbu politik. Hasto pun menyebut biasanya hal-hal seperti hanya menjadi bahan tertawaan para sekjen Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Hal seperti itulah yang membuat para Sekjen Koalisi Indonesia Kerja sering tertawa bersama mencermati berbagai pemberitaan tersebut," ujarnya. AGEN POKER TERBESAR INDONESIA

sumber
Read More

Rabu, 02 Oktober 2019

MA Raih WTP 6 Kali, Mengapa KPK Kasih Peringkat Integritas Terbawah?

11.08 0

MA Raih WTP 6 Kali, Mengapa KPK Kasih Peringkat Integritas Terbawah? - Mahkamah Agung (MA) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam kali berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun di mata KPK, integritas MA masih terbawah.AGEN POKER TERPERCAYA


Survei KPK itu membuat komisioner KPK terpilih, Nawawi Pamolango, geleng-geleng kepala. Sebab hingga hari ini, KPK masih mendapatkan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

"MA enam kali berturut-turut WTP, sedangkan KPK masih WDP. Mengapa kok di mata KPK sebaliknya?" kata Nawawi Pamolango yang juga hakim Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar itu saat berbincang dengan detikcom, Rabu (2/10/2019).

MA menerima opini WTP yang ke-6 kali, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 atas laporan keuangan MA dari BPK. Menurut Sekretaris MA, Pudjoharsoyo, WTP yang diraih oleh Mahkamah Agung selama 6 tahun berturut-turut harus terus dipertahankan.

Untuk terus dapat mempertahankan opini WTP, lanjut Pudjoharsoyo, sejumlah hal harus terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan.

"Perlu perbaikan yang terus menerus pada proses penyusunan laporan keuangan dimana salah satunya adalah adanya kewajiban membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh manajemen setiap entitas pelaporan di tahun 2018," ujar Pudjoharsoyo. AGEN POKER TERBESAR INDONESIA
sumber
Read More

Selasa, 01 Oktober 2019

KPK Panggil Hakim Pengadilan Agama Jadi Saksi Anggota BPK Rizal Djalil

11.14 0

KPK Panggil Hakim Pengadilan Agama Jadi Saksi Anggota BPK Rizal Djalil - KPK memanggil hakim Pengadilan Agama Bogor, Ida Zulfatria, sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR. Dia dipanggil sebagai saksi untuk dua tersangka, yaitu anggota BPK Rizal Djalil dan Komisaris PT MD (Minarta Dutahutama) Leonardo Jusminarta Prasetyo.  AGEN POKER TERPERCAYA


"Dipanggil sebagai saksi tersangka LJP (Leonardo Jusminarta Prasetyo) dan RIZ (Rizal Djalil)," kata Plh Kepala Biro Humas, Yuyuk Andriati Iskak kepada wartawan, Selasa (1/10/2019).

Selain Ida, KPK juga memanggil 3 orang saksi untuk tersangka Leonardo. Tiga saksi tersebut yaitu mantan Kasatker SPAM Strategis Kementerian PUPR, T Bandaso, Sekretaris Direktur SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Agustina Suparti dan mantan Anggota Pokja Rusdi.

Dalam kasus yang berawal dari OTT tahun 2018 ini, KPK menetapkan dua tersangka baru yakni Rizal dan Leonardo. Rizal diduga mengatur agar PT MD mendapatkan proyek di lingkungan Direktorat SPAM yaitu proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar.

Rizal diduga mendapat suap SGD 100 ribu. KPK pada awalnya menjerat 8 orang sebagai tersangka. Kedelapan orang itu saat ini sudah divonis bersalah menerima dan/atau memberikan suap.AGEN POKER TERBESAR INDONESIA
sumber
Read More

3 Periode Jadi Anggota DPR, Ibas Janji Jalankan Tugas Sebaik-baiknya

11.08 0

3 Periode Jadi Anggota DPR, Ibas Janji Jalankan Tugas Sebaik-baiknya - Ketua Komisi Pemenangan Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjadi salah satu anggota DPR yang dilantik hari ini. Ibas bersyukur dan berterima kasih atas dukungan masyarakat hingga dirinya bisa 3 periode di DPR. AGEN POKER TERPERCAYA


"Saya bersyukur, terima kasih atas segala doa dan dukungan dari masyarakat khususnya masyarakat di dapil VII Jawa Timur yang telah memberikan suaranya kepada kami," kata Ibas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Ibas berjanji menjadi anggota DPR yang amanah. Putra kedua Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, juga berjanji menjalankan tugas sebagai wakil rakyat sebaik-baiknya.

"Insyaallah kami menjadi DPR yang amanah dan dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya," ucapnya.

Terkait siapa yang akan menjadi pimpinan MPR dari F-Demokrat, Ibas belum mau membocorkan namanya. Dia menyebut hari ini akan mengikuti agenda pelantikan terlebih dahulu.

"Ada proses dan waktunya nanti. Hari ini kita sedang berbahagia, kita ikuti dulu proses pelantikannya," ujar Ibas. AGEN POKER TERBESAR INDONESIA
sumber
Read More

Minggu, 29 September 2019

Melihat Kinerja Legislasi DPR 2014-2019, UU KPK Jadi Puncak Kontroversi

09.25 0

Melihat Kinerja Legislasi DPR 2014-2019, UU KPK Jadi Puncak Kontroversi -  Masa kerja DPR Periode 2014-2019 akan berakhir pada 30 September 2019. Salah satu tugas DPR adalah legislasi. Lalu seberapa efektif DPR dalam fungsi tersebut? AGEN POKER TERPERCAYA


Berdasarkan catatan detikcom, UU yang ditelorkan kurun lima tahun terkakhir sangat minim. Selain minim, juga diwarnai kontroversi. Berikut sebagian hasil kinerja DPR tersebut:

1. UU Kebidanan
2. UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
3. UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. UU KPK

Pada Selasa, 17 September 2019, DPR mengesahkan RUU KPK menjadi UU KPK. Pengesahan ini mendapat penolakan yang keras. Ribuan mahasiswa berdemo secara gelombang di berbagai kota. Akhirnya Presiden Jokowi berjanji akan menerbitkan Perppu untuk menyudahi gelombang aksi penolakan.

5. UU Pesantren
6. UU Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara atau lebih dikenal UU Bela Negara
7. UU Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan (P3).
8. UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBPB)
9. UU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (HIT) AGEN POKER TERBESAR INDONESIA

sumber
Read More

Post Top Ad