Survei KPK itu membuat komisioner KPK terpilih, Nawawi Pamolango, geleng-geleng kepala. Sebab hingga hari ini, KPK masih mendapatkan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
"MA enam kali berturut-turut WTP, sedangkan KPK masih WDP. Mengapa kok di mata KPK sebaliknya?" kata Nawawi Pamolango yang juga hakim Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar itu saat berbincang dengan detikcom, Rabu (2/10/2019).
MA menerima opini WTP yang ke-6 kali, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 atas laporan keuangan MA dari BPK. Menurut Sekretaris MA, Pudjoharsoyo, WTP yang diraih oleh Mahkamah Agung selama 6 tahun berturut-turut harus terus dipertahankan.
Untuk terus dapat mempertahankan opini WTP, lanjut Pudjoharsoyo, sejumlah hal harus terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan.
"Perlu perbaikan yang terus menerus pada proses penyusunan laporan keuangan dimana salah satunya adalah adanya kewajiban membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh manajemen setiap entitas pelaporan di tahun 2018," ujar Pudjoharsoyo. AGEN POKER TERBESAR INDONESIA
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar