"Mohon maaf waktu kemarin saya bela Presiden saya, mungkin anda baca dan viral di medsos, yang saya bilang Presiden dibilang diktator, saya bilang sama Beliau, malu buat apa ya. termasuk saya susah-susah bikin reformasi, sekarang langsung dibilang diktator saya. saya bilang 'eh orang itu pengecut,' datang baik-baik, jangan ngomong lagi di medsos, bullying orang nggak jelas. tunjukkan sikap kamu," kata Mega di Auditorium Utama LIPI lantai 2, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2017).
Baca Juga : APARAT POLRES BALI DI DUGA MENYIKSA ALAT VITAL TERSANGKA PENCURIAN,INILAH JAWABAN POLRI !!
Mega mengatakan terbitnya Perppu Ormas bukan pemerintah bermaksud untuk bertindak secara represif. Namun hal itu dilakukan untuk menyelamatkan negara.
"Bapak-bapak diktator, sebut opo, nggak boleh presiden bikin Perppu, saya juga pernah presiden, boleh. kenapa nggak boleh, lalu kalau negara dalam keadaan bahaya pie? nih tanya polisi tuh," tegasnya.
Selain itu, dia mengaku akan membela Jokowi selama kebijakannya konstitusional. Menurutnya, hal yang wajar bila seorang Presiden mengeluarkan Perppu.
"Kalau saya ya saya bela mati-matian, konstituonal, seorang presiden itu buat Perpres, Perppu, opo, memangnya nggak boleh apa, boleh," terangnya.
Mega pun membantah jika Perppu Ormas itu diterbitkan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Aspirasi yang tidak benar kata Mega harus disikapi secara tegas oleh pemerintah.
"Kenapa? karena itu membungkam, gitu, aspirasi dan sebagainya. Nah kalau aspirasinya benar nggak benar piye tho. tuh Agus aja manggut-manggut, artinya dia setuju lho. Nah setuju lho," tuturnya.
Seperti diketahui, sejak diterbitkannya Perppu Ormas, Jokowi mendapat banyak komentar dari masyarakat. Salah satunya ada yang menganggap bahwa mantan Wali Kota Solo itu berlaku seperti diktator.
Jokowi kemudian membantah anggapan tersebut. Dia sampai berkelakar bahwa wajahnya itu tidak seperti wajah diktator.
Dalam berbagai kesempatan juga, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada institusi di Indonesia yang memiliki kekuasaan mutlak apalagi diktator. Hal itu dikarenakan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga. Agen Casino Terbaik
"Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak apalagi seperti diktator konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara," kata Jokowi saat menghadiri simposium Internasional MK se-Asia di Solo, Rabu (9/8).
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar