Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan tindak pidana korupsi adalah urusan pribadi oknum yang bersangkutan. "Tidak ada praktik korupsi dilakukan atas nama atau menjadi tanggung jawab institusi," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/9/2018).
Baca Juga : KUMPULAN BARISAN EMAK-EMAK (BEM) DEMO TOLAK JOKOWI 2 PERIODE
Menurut Doli, pertanggungjawaban di depan hukum dilakukan oleh oknum partai yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi tersebut.
Bagaimana kalau uang korupsi mengalir ke Partai Golkar?
Menurut Doli, itu tetap menjadi tanggung jawab individu. Misalnya, ketika akan ada musyawarah nasional atau kegiatan partai lainnya, Golkar akan menugaskan bendahara umum melakukan penggalangan dana. Dana dikumpulkan secara kolektif dari sumbangan pengurus dan panitia yang sifatnya tidak mengikat.
Ketika ada pihak-pihak yang memberikan sumbangan, Golkar tak pernah bertanya asal-muasal sumber dana tersebut. Doli membenarkan Eni Saragih, yang menjadi tersangka kasus korupsi PLTU Riau-1, adalah Bendahara Munaslub Golkar 2017.
Sebagai bendahara, Eni mendapat tugas mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari pengurus dan panitia, termasuk dari dirinya. Saat dana sumbangan diterima, partai menganggap itu bantuan individu yang secara etis tidak mungkin ditanya atau diverifikasi asal-usulnya. Agen Casino 338a
"Jadi kami ingin tegaskan sekali lagi Partai Golkar tidak bertanggung jawab atas tindakan serta pelanggaran hukum yang dilakukan oknum kader partai. Dan kami meminta kepada seluruh kader yang terjerat masalah korupsi, jangan bawa-bawa, melibatkan, atau mengatasnamakan partai bila terjerat kasus korupsi," tegas Doli.
Menurut dia, Golkar selama ini telah memberikan kesempatan kepada kadernya untuk berkarya dan mengabdi di sejumlah lembaga pemerintahan. "Janganlah ketika kita khilaf dan salah, partai pun mau dikorbankan. Apalagi kita ikut pula terjebak dalam skenario yang mendiskreditkan Golkar," kata dia. Agen Judi Online Terpercaya
Doli menegaskan kader Golkar memiliki komitmen yang tinggi untuk mendorong pemberantasan korupsi. Golkar juga mendukung penuh setiap upaya yang dilakukan KPK. Namun dia berharap KPK bisa benar-benar bekerja profesional, objektif, tidak tebang pilih, dan independen.
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar